You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
BPRD dan KPK Lakukan Penagihan Pajak Door to Door di Penjaringan
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

BPRD Gandeng KPK Tagih Penunggak Pajak di Penjaringan

Kita memilih penjaringan karena salah satu yang potensinya besar

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan penagihan pajak secara door to door kepada penunggak pajak di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

Wakil Kepala BPRD DKI Jakarta, Yuandi Bayakmiko mengatakan, dalam kegiatan ini, pihaknya bersama petugas KPK menyasar pajak jenis PBB, PKB dan BPHTB.

BPRD Gandeng KPK Razia Penunggak Pajak Mobil Mewah

"Kita memilih penjaringan karena salah satu yang potensinya besar. Harapannya bisa memaksimalkan penerimaan pajak di Desember ini," katanya, Kamis (5/12).

Yuandi menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun, tercatat ada 2.300 obyek pajak yang menunggak selama empat tahun dengan nilai mencapai Rp 70 milliar. Sedangkan dari sektor Pajak Kendaran Bermotor (PKB), ada 170 mobil mewah di Penjaringan yang menunggak pajak dengan nilai Rp 5,4 milliar.

"Kita harap upaya ini memaksimalkan pendapatan pajak kita di Desember ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Robert Lumbuan Tobing menjelaskan, penagihan kali ini sengaja dipusatkan di apartemen mewah terlebih dahulu. Sebab di salah satu apartemen di Penjaringan, terdata ada 83 pemilik mobil mewah.

"Dari keseluruhan baru 72 yang melunasi. Ini kita coba kejar sisanya yang belum," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12260 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1368 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1350 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1307 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1013 personBudhi Firmansyah Surapati